DPR Nilai Menteri Jonan Tak Perlu Direshuffle

 
Jakarta, HanTer-Reshuffle kabinet jilid II dinilai akan menyasar kepada sejumlah menteri teknis. Salah satunya adalah rumor digantinya Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dengan kader Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan. Rumor itu pun dibantah anggota Komisi V DPR, Fauzih Amro.

Menurutnya, kinerja Jonan sudah sangat baik dan memberikan dampak positif dalam birokrasi kementerian yang pernah ditempati mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa itu. "Menhub Pak Jonan menurut saya beliau sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Bahkan sudah memberikan sejumlah perubahan di birokrasi internal kemenhub," kata Fauzih di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Dijelaskannya, perubahan birokrasi itu adalah menempatkan orang-orang profesional sesuai bidangnya dan keilmuannya. "Dia itu berasal dari profesional yang lama di KAI (Kereta Api Indonesia). Jadi dia sangat paham untuk menempatkan bawahannya. Berbeda jika menterinya dari luar atau yang tidak memiliki backgorund Perhubungan," tambahnya.

Selain itu, dia menilai Menhub yang menjadi mitra kerja di Komisi V juga mendapat rapor yang baik. Mulai dari penanganan angkutan lebaran hingga perizinan transportasi. "Bagi saya nilainya plus. Kini semua perizinan di Kemenhub sudah online. Sehingga memudahkan dan sulit terjadi kongkalikong dalam perizinan," ujarnya.

Meski demikian, politisi Partai Hanura ini tetap menyerahkan sepenuhnya perihal reshuffle kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pak Jonan dipilih dia profesional dan dianggap mampu oleh Pak Jokowi. Namun lagi-lagi penilaian kinerja menteri adalah Presiden langsung, dan yang berhak melakukan reshuflfe adalah hak prerogatif Presiden, dan kapan waktunya yang tepat maka Presiden yang tahu," tukasnya.

Sementara itu, Menteri Jonan secara tegas menyerahkan perihal nasibnya kepada Presiden. Dia pun mengaku pasrah. "Enggak ada (tanggapan). Tanya Presiden saja," tukas Menhub Jonan saat ditanya di arena Rakernas I PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (11/1).

Menurutnya, yang berhak menilai kinerja menteri adalah Presiden. Bahkan Menhub Jonan tak mau menjawab ketika ditanya apakah sudah berkinerja baik selama menjabat. "Presiden yang menilai," tutup Menhub Jonan.(robbi)
Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar