SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS -- Anggota Komisi V DPR-RI, Fauzih H Amro menyatakan, pihaknya mendorong supaya ada kerjasama untuk penanganan bencana ditingkat kabupaten, dengan propinsi dan pusat. Khususnya dalam hal penanganan banjir. Sebab, wilayah Muratara dan Musirawas, merupakan daerah yang dikenal rawan banjir, karena posisinya yang berada dipinggiran daerah aliran sungai (DAS).
"Ini daerah DAS. Kalau aliran sungai, saat musim hujan pasti banjir. Jadi harus ada antisipasi dari pemda dan pusat. Saya akan mendorong itu, supaya ada kerjasama dengan penanganan bencana kabupaten, propinsi dan penanganan bencana ditingkat pusat," kata Fauzih H Amro, saat diwawancarai usai mengikuti kegiatan di Pemkab Musirawas, Rabu (30/3/2016).
Disinggung mengenai adanya dugaan kerusakan ekosistem lingkungan, antara lain dengan banyaknya pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, yang menyebabkan wilayah Muratara dan Musirawas jadi rawan banjir, ia mengatakan pengaruhnya belum signifikan. Sebab menurutnya, di daerah hulu sungai, hutannya masih bagus.
"Saya rasa belumlah. Kalau daerah Ulurawas misalnya, itu sumbernya dari wilayah Jambi, hutannya masih produktif. Jadi itu belum signifikan. Terjadinya banjir, ya memang daerah ini rawan banjir, karena berada di DAS. Jadi, banjir rutin tahunan," katanya.
Terlepas dari itu kata Fauzih H Amro, bagaimana langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan, untuk mengantisipasi banjir musiman ini. Minimal katanya, sebelum kejadian harus ada sosialisasi. Harus ada persiapan sebelum banjir. Misalnya, banjir diprediksikan terjadi pada waktu-waktu tertentu, maka harus ada antisipasi sebelum dan sesudahnya.
"Antara lain menyiapkan pos-pos bencana, diwilayah yang rawan banjir. Kemudian harus ada anggaran APBD yang konsen untuk menangani banjir. Lalu ada tenaga medis untuk penanganan kesehatan sementara dan lain-lainnya," katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus proaktif untuk kordinasi dengan pusat. Sebab, pihak pusat tentunya tidak mengetahui apakah suatu daerah itu rawan banjir atau tidak, jika tidak ada pemberitahuan ataupun semacam kordinasi dari daerah itu sendiri.
"Orang pusat tau tidak Muratara rawan banjir?. Jadi harus aktif, ke BPB propinsi, nasional, ada dari Kementrian PDT. Basarnas itu kantor ada di Palembang, nanti kita minta di Muratara dan Musirawas harus ada satulah kantor SAR, karena kita disini rawan bencana," katanya.
"Kalau ada itu, ada pelatihan, ada peralatan dan persiapan lainnya kalau banjir. Sebab, banjir diwilayah ini kita tak bisa hindari, sudah nasib daerah DAS," timpalnya.
Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
0 komentar:
Posting Komentar