Fauzih H Amro dalam kesempatan reses di Sumsel. |
Badan tersebut
diberi nama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang dipimpin
Hermanto Dardak sebagai Kepala BPIW.
“Mudah-mudahan
dengan adanya badan baru ini, bisa
mengcover problematika infrastuktur dan wilayah yang ada ditingkat kabupaten, kota
serta provinsi, karena selama ini yang terjadi,”kata Anggota Komisi V DPR RI,
Fauzih Amro dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Ruang Rapat
Komisi V, Gedung DPR RI, Jakarta (10/6).
Menurut Fauzih,
selama ini untuk membangun infrastuktur di kabupaten kota maupun provinsi harus
lewat balai (balai sungai atau balai jalan). “Nah mudah-mudahan dengan adanya badan baru
ini, bisa menjawab permasalahan dan memberikan solusi terhadap problematika
infrastuktur yang ada ditingkat
wilayah,”ujarnya.
Sementara
itu Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak
beberapa waktu lalu menjelaskan ide yang mendasari pembentukan BPIW. Menurutnya pengembangan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) saat ini dilakukan melalui pendekatan
wilayah dengan berpedoman pada penataan ruang agar dapat meningkatkan
keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor.
|
Sehingga
diharapkan lebih mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan
memberi dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pertumbuhan antar daerah,
antar sektor serta antar kota dan desa, atau antar lingkungan/ kawasan.
|
Pada kesempatan
itu Fauzih juga mengapreasi kemitraan
yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Komisi V DPR RI selama ini. Namun perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun
berikutnya karena berdasarkan Undang-Undang MD3, sudah menjadi kewajiban setiap anggota DPR
untuk memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan masing-masing,”paparnya.
Ia berharap agar
target pembangunan jalan nasional berkategori mantap yang telah dirancang Dirjen Bina Marga dan
Dirjen Cipta Karya bisa direalisasikan.
“Saya berharap dengan dirjen yang baru ini
yang menargetkan pembangunan jalan nasional berkategori mantap sekitar 70 atau
80 persen, bisa benar-benar diimplementasikan. Tidak hanya goalnya tapi
turunannya bisa benar-benar diaplikasikan dilapangan. Mantap ini kan bukan
makan tabungan, tapi benar- benar mulus di wilayah masing-masing seperti di
Gorontalo yang sudah ada tidak jalan bolong-bolong,”tandasnya. (TERKINI.CO)
0 komentar:
Posting Komentar