 |
| Fauzih H Amro saat menjadi narasumber dalam diskusi kenaikan BBM yang digelar IMM (11/11/2014). |
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Fauzih Amro saat menjadi narasumber diskusi bertema " Kenaikan harga BBM antara Muslahat dan Mudharat Bagi Rakyat " yang digelar Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( DPP IMM) di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah (11/11).
"Mari berpikir secara jernih, kesedian bbm kita kalau tidak dinaikan akan habis sekitar bulan Desember," ujarnya.
Menurutnya, subsidi BBM selama ini salah sasaran, banyak dirasakan oleh masyarakat yang mampu dan berpenghasilan cukup. Subsidi yang dibolehkan oleh UU adalah 46 juta kiloliter dan akan habis pada 31 Desember 2014, pada kenyataannya realisasi penyaluran BBM mencapai 39,07 kiloliter atau 86,1%, dan dengan skenario ini diperkirakan akan habis pada 20 Desember untuk premium dan 23 Desember untuk Solar.
Disisi lain, pemerintah harus merealisasikan berbagai komitmen mengejar pembangunan diberbagai sektor dan itu butuh biaya besar untuk menggenjot pembangunan infrastruktur yang masih jauh tertinggal dan menjadi ekspektasi masyarakat luas.
Menurut masalah harga BBM yang kini menjadi beban Pemerintah Jokowi-JK merupakan warisan rezim sebelumnya (SBY). APBN 2014 sudah diketok palu, sementara pemerintah saat ini diperhadapkan pada beban subsidi BBM yang menyebabkan defisit APBN.
"Cara satu-satunya menyelamatkan APBN kita adalah menaikan harga BBM. Selama ini subsidi BBM dinikmati orang-orang kaya,"ujarnya.
Namun mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) ini menyarankan Pemerintahan Jokowi, sebelum menaikan BBM terlebih dahulu menormalkan harga barang-barang kebutuhan pokok dengan cara menggelar pasar murah.
Hal lainnya yang tak pentingnya perlu dilakukan agar masalah BBM tidak
berulang-ulang dari ketahun-tahun kata alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, adalah beralih dari menggunakan BBM ke gas.
Pada kesempatan itu, Fauzih kembali menyuarakan pembubaran Petral yang selama ini jadi calon minyak dan membersihkan mafia migas serta memperkuat Pertamina. "Saya berkali-kali mengusulkan agar petral di bubarkan. Harus ada upaya memberantas mafia minyak. Misal katanya di Petral. Kalau dianggap dia jadi makelar, ya mending diambil alih,"jelasnya.
Sementara Ellan Biantoro, Koordinator Dewan Pakar Energi Nasional yang juga menjadi narasumber diskusi mengatakan, disisi sejarah minyak Indonesia pernah berjaya sekitar tahun 1977 dan 1996. Kemudian tahun 1997 terus melorot sampai sekarang, karena tidak diimbangi dengan kemampuan produksi kilang di dalam negeri jauh di bawah kebutuhan bahan bakar minyak secara nasional.
Saat itu kebutuhan minyak sudah mencapai 200 ribu barrel perhari. Kebutuhan minyak Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat. Sementara produksi nasional tinggal 800 barrel, yang dimiliki milik negara hanya 600 barrel, 200 barrel milik kontraktor. Sementara kebutuhan 1, 4 juta barrel perhari. "Sehingga kita depisit sekitar 800 barrel perhari. BBM dijual ke rakyat Rp 6500, ini yg membebani subsidi. Posisi keuangan kita makin terjepit karena harus membayar subsidi. Alokasi subsidi sudah ditetapkan negara Rp 140 trilium. Anggaran APBN kita sudah hampir habis untuk subsidi BBM,"jelasnya.
Ia menyarankan, pemerintah Jokowi perlu membangun banyak kilang baru. "Kilang kita yang terakhir dibangun adalah balongan, di Indramayu 20 tahun lalu. Sementara Singapura dan Malaysia terus membangun kilang, jadilah kita tergantung sama Singapura. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolannya,"tandasnya.
Seraya menambahkan, agar kalau mau menaikan harga BBM, jangan bikin rumor, karena multiplayer efek isu kenaikan bbm akan dirasakan dampaknya pada rakyat.
Sementara itu Sekjend DPP Barisan Muda PAN Ahmad Yohan mengaku heran, kenapa BBM harus selalu dinaikan setiap tahun, padahal Indonesia termasuk negara yang kaya sumber daya alam. "Yang kita inginkan adalah pemerintah jujur dengan rakyat, supaya problem ini tidak berulang,"ujarnya. Menurut, kenaikan harga BBM ini akan sangat berdampak pada produktivitas masyarakat, karena akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
Seraya menambahkan, hingga saat ini PAN belum punya kesimpulan setuju atau tidak menaikan harga BBM. "Persoalan BBM bukan soal naik atau tidak, tapi pemerintah harus jujur berani atau tidak berantas mafia migas termasuk membubarkan Petral," tandasnya (Wan)
0 komentar:
Posting Komentar