Tanpa Subsidi BBM, Indonesia Bisa Gelar Piala Dunia Tiga Kali

Fauzih Amro dan Dede Yusuf.
JAKARTA, INDOPOS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai Hanura, Fauzi Amroh mengatakan pemerintah sudah seharusnya mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak. Pasalnya, biaya untuk itu dinilai Fauzi sangat membebani negara.

"Kalau ngga subsidi bisa dapat Rp 276 triliun, bisa tiga kali Piala Dunia kalo ngga ada subsidi," ujarnya saat diskusi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemarin (11/11).

Dia mengibaratkan Indonesia mampu menyelenggarakan pesta olahraga internasional sebanyak tiga kali dalam setahun tanpa subsidi BBM. Menurut Fauzi, piala dunia 2014 yang diadakan di Brazil kemarin menelan biaya sekitar Rp 100 triliun.

Pemerintah baru, kata Fauzi, menanggung beban Anggaran Pendapatan & Belanja Negara untuk subsidi BBM. Hal itu berakar pada kebutuhan dan produksi BBM yang timpang. "Masyarakat harus paham juga beban yang dihadapi Jokowi," kata Fauzi.

Masyarakat, khususnya kalangan menengah ke atas dianggap Fauzi abai soal subsidi BBM. Pasalnya, yang kerap menikmati subsidi adalah orang-orang kaya. "Subsidi ini parahnya dinikmati kalangan menengah ke atas dan perusahaan besar," lanjutnya.

Disinggung soal keberpihakan, Fauzi membantah mendukung kenaikan BBM bersubsidi karena dia dari Hanura. Menurutnya, pencabutan subsidi energi ini sesuatu yang wajar. Pasalnya, hal itu sudah dilakukan beberapa kali sejak pemerintahan presiden pertama Indonesia. 

"Jaman Soekarno sampai SBY, ada 36 kali kenaikan BBM, SBY, Mega, Habibie smua naik," ujar Fauzi.

Sebagai solusi, Fauzi menyarankan pemerintah untuk segera mengganti sumber energi. Dia melihat sumber daya minyak jika tidak diganti oleh sumber daya lain, lama kelamaan akan habis. "Misal mengganti bahan bakar minyak ke gas, akan hemat ribuan ton kebutuhan konsumsi," ujar Fauzi.

Hal itu menurut dia, akan membantu permasalahan krisis energi Indonesia. Disamping menghemat BBM, penggantian sumber energi itu diyakini Fauzi bisa mengurangi ketergantungan impor BBM kepada asing.

Di kesempatan yang sama, Koordintor Dewan Pakar Energi Nasional Ellan Biantoro mengatakan rencana penghapusan subsidi BBM memiliki dampak beragam. Salah satunya pemborongan dan penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum.

"Dimana-mana langka nanti BBM. Spekulan bekerja, borong dan timbun," ucap Ellan.

Ujung-ujungnya, menurut dia, yang rugi masyarakat juga. Pasalnya, mereka jadi sulit mendapatkan BBM bersubsidi akibat kelangkaan. "Yang rugi rakyat, ngantri dan kehabisan," sambung Ellan.

Dia menyarankan pemerintah untuk memikirkan strategi bagaimana meredam dampak buruk rencana ini. Jangan sampai rumor BBM naik membuat resah warga. Sekarang saja, kata Ellan, kebutuhan pokok sudah naik terlebih dahulu.

"Jadi harus ada strategi, jangan dibuat rumor duluan. Harga cabai juga sekarang sudah naik. Kenaikan BBM sangat
berpengaruh pada rakyat. Ini harus dipikirin betul, mullti efek BBM
sangat berat," terang Ellan.

Selanjutnya, Ellan melihat pemerintah harus betul-betul turun ke lapangan. Tujuannya untuk mengawasi subsidi BBM tepat sasaran. Bukan untuk masyarakat kelas atas.

Mantan Kepala Humas SKK Migas ini juga mengatakan, seharusnya orang kaya malu memakai premium  "Sering saya temui (pengguna mobil) Mercy pakai premium, itu makan hak rakyat, makanya haram," pungkas Ellan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum & Keamanan, Tedjo Edhy Purdjianto sendiri mendorong pemerintah segera menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, keberadaan BBM bersubsidi dinilai memicu banyak penyelewengan.

Tedjo mengatakan, saat ini sudah banyak kasus penyelundupan BBM bersubsidi.  BBM dengan harga murah di Indonesia dijual oknum ke negara lain melalui perbatasan. "Kita tidak bisa mengejar lagi kalau sudah di teritorial negara lain," keluhnya.

Masalah BBM bersubsidi ini, menurut Tedjo juga mengganggu stabilitas keamanan negeri. Ujungnya, investor ragu-ragu bekerjasama dengan pemerintah.

Masyarakat yang tidak puas dengan keputusan pemerintah berpotensi memulai kekacauan. Tedjo mencontohkan pihak pekerja yang tidak mau melihat sisi positif kebijakan pemerintah. Demo-demo buruh misalnya, dia menilai hal itu adalah dampak dari masalah sosial.

"Ini yang ditakutkan investor tadi. Mereka invest ke indonesia tapi dihantui kenaikan upah minimum provinsi," ujar Tedjo (cr1).


Sumber : http://www.indopos.co.id/2014/11/tanpa-subsidi-bbm-indonesia-bisa-gelar-piala-dunia-tiga-kali.html#
Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar